Setiap insan yang
lahir, tumbuh dan hidup dalam arus demokrasi rasa-rasanya pasti sudah
mengetahui esensi, hakikat dari demokrasi. Yaitu, selain definisi dan hakikat
demokrasi yang merupakan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat sebagaimana
dikatakan oleh Abraham Lincoln. Demokrasi pula merupakan sebuah alat. Alat
untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia sebagaimana konsitutsi mengamanatkan hal
tersebut.
Tujuan bangsa
Indonesia, jelas: menciptakan masyarakat berkeadilan. Sehingga kemakmuran baik
secara zahir maupun batin akan tercapai untuk kesejahtraan bersama, hingga
kemudian menjadi negara yang baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur,
gepah ripah loh jenawi. Maka, untuk mencapai tujuan itu, bangsa Indonesia
sepakat menggunakan demokrasi sebagai alatnya. Suatu waktu jika memang
diketemui ada masalah maka alat itu bisa dirubah, tapi untuk umur Indonesia
yang sudah dewasa ini: mengganti sesuatu untuk sesuatu yang belum tentu apakah
yang diperlukan?
Perdebatan tentang
demokrasi memang bukanlah hal yang luar biasa. Itu biasa terjadi bahkan sejak
era Yunani Kuno sekalipun, beberapa filosop seperti Socrates, Plato bahkan
sampai Aristoteles menganggap Demokrasi itu barang yang buruk. Karena semua
orang mendapat hak dan kewajiban yang sama, antara si bodoh dan si bijak, si
kaya dan si miskin disama ratakan. Tingkat professor dan (maaf) tukang bakso
disamakan hak dan kewajibannya di hadapan Demokrasi. Tak ayal, menurut Plato
pemerintah yang baik itu adalah yang bijak dan kebijaksanaan itu hanya akan ada
oleh mereka yang mempunyai pengetahuan (pintar), dan demokrasi berpeluang
dipimpin oleh seseorang yang tidak bijak, tidak berilmu. Maka, apa jadinya jika
seorang pemimpin bukanlah orang bijak atau bukan orang pintar? Kehancuranlah
yang akan diterima- begitu ramalan para filosop tersebut.
Namun, bagi
penulis sendiri; demokrasi itu bagus sebagai alat kita dalam mencapai tujuan
berbangsa dan bernegara karena ia merupakan pencerminan dari masyarakat kita
yang religius; yaitu, berprinsip bahwa Tuhan tidak memandang seberapa banyak
harta kekayaan dan atau kedudukan kita, tapi Tuhan melihat takwa dari setiap
hambanya. Begitu juga Demokrasi tidak melihat kamu adalah mayoritas atau bukan,
kamu cakep atau tidak, kamu kaya atau miskin, demokrasi menyamaratakan semua.
Meskipun, dalam beberapa kasus Tuhan juga bilang, ia menaikan beberapa derajat
orang-orang yang berilmu. Ini sama seperti demokrasi, meskipun kamu mayoritas
tetapi kamu tidak bisa beretorika dan mengambil hati banyak orang, kamu bisa
kalah dalam kontestasi elektoral. Namun, tetap saja Demokrasi atau situasi di
negara demokrasi mencerminkan masyarakat yang religius yang menerapkan syariat
Tuhan- memandang Manusia tidak dengan kedudukan tapi dengan takwanya-.
Masyarakat
Demokrasi adalah masyarakat yang tidak memandang kedudukan manusia, karena
semua manusia mendapat hak dan kewajiban yang sama meski dalam negara demokrasi
modern pula kebanyakan dari, orang-orangnya bersungut-sungut, beribut-ribut
mencari kedudukan!. Bahkan untuk merebut dan mempertahankan kedudukannya baik
di pemerintahan atau dipergaulan masyarakat mereka menghalalkan segala cara.
Meminjam kata Soe Hok Gie, “Kita seolah-olah merayakan demokrasi tetapi
memotong lidang mereka yang bertentangan dengan pemerintah (pemegang
kedudukan)” sesuatu yang ironis tapi memang begitu realitanya.
Maka, sebagaimana
sebuah alat bikinan manusia; ia ada baik, ada buruknya. Tinggal si pemegang
alat itu, mau diapakan dan mau dibawa kemana dengan memegang alatnya. Untuk
kemaslahatan bersama sebagaimana konsepsi awal politik dan pemerintahan atau
untuk kemadharatan sebagaimana Machiavelli merumuskannya? Yang jelas demokrasi
adalah alat, ia tidak bisa dicap baik atau buruk. Ia merupakan alat bikinan
manusia, menjadi kewajiban manusia adalah menggunakan alatnya itu.
*ditulis oleh Tim Redaksi BelajarPolitik.com
---
KIRIM TULISAN ANDA KE : redaksibelajarpolitik@gmail.com | Tulisan dapat berupa opini, berita aktual, esai dan lain sebagainya, kumpulkan poin dan terimalah hadiah dari kami.
Komentar