Fenomena
SCBD yang disinggung Anies beberapa waktu lalu ternyata dapat dilihat dalam kacamata
politik. Karena, memang ini BelajarPolitik.
Selayaknya pembelajar, maka benar dan salah ditentukan oleh pengajar. Karena disini,
tidak ada pengajar, semuanya pembelajar. Maka harus saling mengkritisi,
memberitahu jika dirasa memang keliru.
Baik,
langsung saja kita ulas fenomena SCBD atau Sudirman Central Busines Districk
yang dipelintir jadi Sudirman, Citayem, Bojong Gede dan Depok. Yang kini, bukan
hanya orang-orang atas nan elite yang berlalu Lalang dikawasan bisnis dan
konglomerat itu, anak-anak ABG dengan segala variasi pakaiannya yang “fashionable”
laksana pertunjukan Tokyo Fashion Week atau Hong Kong Fashion Week,
meski versi Lite (tanpa maksud merendahkan) adalah wujud dari adanya
demokratisasi Kawasan (jika meminjam peng-istilahan) Anies Baswedan.
Kita patut
mengapresiasi fenomena ini, bisa jadi ini merupakan gerbang awal Jakarta akan
menjelma Tokyo, Paris, Hong Kong atau Kawasan-kawasan dunia lainnya yang selalu
menghadirkan pertunjukan fashion yang keren di jalan-jalan kota. Di sisi lain,
apa yang terjadi di SCBD ini merupakan apa yang dimaksudkan oleh UU No. 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan bahwa pelayanan publik
haruslah bertolak ukur untuk menyelenggarakan pelayanan dan acuan kualitas
pelayanan yang baik untuk semua elemen yang ada. Berhasilnya, Anies membangun
objek-objek yang dulu dilupakan, seperti Trotoar. Serta komitmen dari Gubernur-gubernur
DKI Sebelumnya yang berusaha untuk mengintegrasikan transportasi yang secara ciamik
nan cantik dibenahi oleh Anies nyatanya mampu membawa arah perubahan yang
menyegarkan bagi Ibu kota, yang sebentar lagi diganti ini.
Memang sejatinya,
pembangunan infrastruktur dari pemerintah haruslah memerhatikan aspek sosiologis-budaya
masyarakatnya. Jangan hanya bertumpu atau berkisar pada pembangunan untuk
pembangunan, yang penting dibangun, dibeton, jadi kemudian titik. Tidak ada
nilai filosopis didalamnya, tidak ada gagasan, tidak ada visi. Artinya,
pembangunan hanya ditujukan untuk penggugur kewajiban membangun. Senyatanya,
jauh lebih dari itu, pembangunan haruslah dibarengi dengan nilai-nilai dan
gagasan yang merupakan respons pemerintah atas segala fenomena yang terjadi
dalam masyarakat.
Suatu
program pembangunan yang tumbuh atas suatu fenomena yang ada dalam kehidupan
bersama dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan
bahkan asing bagi masyarakat. Melainkan program yang dibangun kudu menanggapi
dan menciptakan harmonisasi maupun upaya menciptakan insentif dan feedback
atas sebuah tindakan peristiwa tertentu dalam masyarakat. Feedback yang
berhasil diraih dari adanya fenomena SCBD ini adalah tidak tersegmentednya
Kawasan di Ibu kota, bahwa semua milik bersama. Tidak ada yang Namanya, ini Kawasan
milik si A, ini untuk kaum si B. Tetapi, semangat egaliter telah tumbuh dalam
kehidupan SCBD akhir-akhir ini.
Semangat
egaliter inilah yang dulu pernah menyongsong harapan akan penerapan sistem
Demokrasi yang benar-benar demokratis. Tumbuhnya semangat egaliter dapat
dilihat dari semakian meningkatnya golongan menengah di Indonesia di abad 21
ini. Hal ini berbeda misalnya dengan situasi pada saat penerapan demokrasi
liberal, apabila melalui pendekatan Ekonomi Politik, di era itu sistem politik
merosot dengan jatuh-tumbangnya kekuasaan Perdana Mentri yang diakibatkan
koroposnya penyangga demokrasi liberal yaitu: Ekonomi. Meskipun, usaha
pribumisasi dan pembangunan Soekarno dicanangkan, namun akhirnya menemui
kegagalan pula. Semangat itu kini tumbuh bersamaan dengan semakin banyaknya
golongan menengah ini. Harapan juga mulai tumbuh karena pen-demokratisasian rakyat
akan mudah dijalankan dengan kudu ditopang oleh adanya political will
dari pejabat Negara.
Apapun itu,
yang penting tetap dijaga kebersihan dan jangan dirusak hal-hal yang sudah
dibangun dengan visi dan gagasan itu.
*artikel serupa tayang dibeberapa media lain. Ditulis tim redaktur.
Komentar