Anies Harus Jaga Jarak dengan HRS

 

                                                                    (foto : winnetnews.com)

Kebebasan Habib Rizieq Shihab serta Langkah-polanya menyongsong Pemilu 2024 agaknya menjadi perhatian banyak pihak akhir-akhir ini. Pasca bergabungnya Prabowo kedalam tubuh pemerintah sejak saat itu juga dapat mengatakan bahwa HRS, FPI dan PA 212 telah ditinggalkan dan move on dari Prabowo yang kemungkinan besar tidak akan didukung lagi pada 2024 nanti, jika memang Prabowo tetap kekeh kepengin nyalon diri untuk kesekian kali.

Tentunya, kita juga senang mendengar pria berusia 56 tahun ini dapat kembali berkumpul, bersua bersama keluarganya kembali. Disisi lain, kiranya tokoh sentral satu ini justru harus waspada dengan kebebasan HRS. Tokoh yang dimaksud adalah Anies Rasyid Baswedan. Mengapa tidak, Anies yang kerap digadang-gadang akan maju dalam peristiwa elektoral dua tahun mendatang, sekarang ini dianggap mempunyai hubungan yang akrab dengan mantan imam besar Front Pembela Islam tersebut. Dalam konteks politik hari ini, dukungan HRS dengan segala sentimen, track record dan hal-hal kontroversial lainnya justru akan membuat Langkah Anies tersendat menuju kuris RI-1.

Dalam teorinya, hal ini disebut sebagai Neccesery evil atau frasa untuk menggambarkan objek yang meski memiliki sentimen negatif namun tetap dibutuhkan untuk kepentingan tertentu (lebih lanjut tentang hal ini juga diulas oleh PinterPolitik).

Menguatnya elektabilitas Anies, justru dikhawatirkan oleh segelintir kelompok. Anies yang telah berhasil me-rebanding dirinya dengan selalu berhasil memanfaatkan komunikasi politik yang selalu ciamik, mantap dan cantik. Ternyata tidak pernah dapat keluar dari bayang-bayang masa lalunya dengan politik identitas yang berhasil mempolarisasi masyarakat Indonesia, setidaknya sampai hari ini. Kultus individu yang awalnya tersentral pada dua orang; Jokowi dengan pendukungnya yang selalu disebut Cebong dan Prabowo dengan pendukungnya yang disebut Kampret. Beralih menjadi pengkultusan individu yang menurut Purwaneni (2004) merupakan salah satu bentuk paradoks demokrasi pasca-reformasi 1998 kepada Anies dengan sebutan simpatisannya (jika tidak bisa disebut Buzzer) Kadal gurun (kadrun).

Disisi lain, HRS yang juga merupakan tokoh sentral yang “kebisingannya” selalu memantik perhatian dan perdebatan diranah dunia sosial media terutama telah mendapat cap negatif dengan tuduhan, “anti Indonesia”, radikalis, dan lain sebagainya. Tentunya, Anies yang membutuhkan kendaran politik kudu dengan bermain manis sebagaimana kata-katanya untuk tidak terlalu dekat dengan HRS jika memang hendak mencalonkan diri di 2024 nanti. Sebabnya jelas, tokoh HRS yang kontroversial dan semakin terbukanya pikiran rakyat Indonesia untuk menyetop politik identitas agaknya menjadi penghalangan nyata bagi Anies, jika HRS-Anies bermesraan seperti waktu-waktu lalu.

Namun, beberapa pengamat lain menilai bahwasannya kebebasan HRS hari ini selain dapat dijadikan senjata “mematikan” bagi Anies yang jujur saja, secara pribadi saya heran kenapa narasi penyerangan politik untuk Anies Baswedan bukan terhadap program atau kinerjanya, melainka kepada sesuatu yang bersifat pribadi. Ini ironis, karena kedewasaan politik tidak nampak disini. Juga, ada indikasi pembebasan HRS bukan hanya karena sesuatu bersifat normatif saja melainkan jauh lebih dari itu, ada upaya untuk mengalihkan isu yang tengah hangat baik berkenaan RKUHP, Minyak goreng, tiga priode dan lain sebagainya.

Dengan kebebasan HRS, ada indikasi dan harapan masyarakat akan sibuk (sebagaimana yang sudah-sudah) dengan polarisasi yang ada; pro-kontra terhadap HRS. Dengan seperti itu, pemegang kuasa kembali dapat bernafas lega setelah selama ini diawasi dan terus diteriaki di media-media sosial.

Apapun itu, baik kebebasan HRS dimaknai sebagai bentuk penjegalan Anies untuk maju di 2024 nanti atau sebagai bentuk pengalihan isu. Yang jelas, jika yang nomor dua adalah tujuan utamanya, maka tujuan pertama juga merupakan prospek selanjutnya. Maka, kembali kepada judul tulisan ini, “Anies harus jaga jarak dengan HRS”. Lantas, jika Anies jaga jarak dengan HRS apakah golongan sebrang, dengan serta merta mau menerima Anies?

Lanjut di tulisan selanjutnya…

*Tulisan ini hasil karya tim Redaksi BelajarPolitik.com

Komentar